Hak Kekayaan Intelektual dan Merek Dagang
Nomor Urut : 426 Tanggal Jawaban : 27/01/2007
Memperhatikan permintaan fatwa No. 1553 tahun 2007, yang berisi:
Syariah Islam mempunyai keistimewaan dalam prinsip-prinsip dan pedoman-pedoman hidupnya yang telah ditetapkan Allah guna memudahkan urusan manusia dan mengatur kehidupan mereka. Telah diketahui bersama betapa Islam sangat tegas dalam menjaga dan menghormati hak-hak kaum muslimin. Banyak ayat serta hadis yang menyatakan secara gamblang tentang keharaman melakukan pencurian dan menyatakan bahwa pelakunya sebagai pelaku kriminal, serta menetapkan sangsi-sangsi yang dapat membuat jera para pelakunya.
Dalam pada itu, sudah jelas bahwa pencurian hak kekayaan intelektual dan merek dagang asli atau menggunakannya dengan cara yang tidak dibenarkan tidak kalah bahayanya dari pencurian biasa. Hal ini karena perbuatan tersebut sangat merugikan para pemiliknya serta menghalagi mereka untuk maju dan berkembang. Hal itu juga dapat mencemarkan nama baik pemiliknya akibat adanya penipuan secara sengaja terhadap para konsumen.
Pertanyaannya adalah:
1. Apa hukum pencurian hak kekayaan intelektual serta merek dagang asli dan terdaftar itu?
2. Apa hukum membuka toko yang memperdagangkan barang-barang bermerek palsu dan menipu para konsumen dengan mengatakan bahwa barang-barang itu adalah asli?
3. Apa hukum orang yang berkerja di tempat tersebut?
4. Apa hukum orang yang melakukan transaksi dengan para pemroduksi barang dengan merek palsu tersebut?
5. Apakah sangsi yang tepat dan setimpal bagi para pelaku pencurian tersebut?
Jawaban : Dewan Fatwa
Islam sangat memperhatikan hak kepemilikan harta dan menjadikannya sebagai salah satu dari lima tujuan utama yang menjadi pondasi syariah. Kelima tujuan itu adalah menjaga jiwa, kehormatan, akal, harta dan agama. Hak cipta –baik dalam bentuk tulisan, karya seni dan lain sebagainya—, hak paten dan merek dagang merupakan beberapa bentuk hak legal pemiliknya, baik dalam pandangan syariah maupun kebiasaan masyarakat. Hal ini berlaku, baik hak itu dianggap sebagai harta sebagaimana pendapat jumhur (mayoritas) ulama yang menyatakan bahwa manfaat suatu barang merupakan harta kekayaan yang bernilai, ataupun kita menganggapnya sebagai manfaat yang akan dinilai sebagai harta kekayaan dengan adanya transaksi atas manfaat tersebut dalam rangka menjaga kepentingan umum, sebagaimana pendapat para ulama Hanafi mutaqaddimîn (terdahulu).
Pengertian harta kekayaan menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai harta di mata masyarakat, karena ia dapat dimanfaatkan dan adanya kewajiban membayar ganti rugi atas orang yang merusaknya. Definisi ini disetujui pula oleh para ulama Hanafi belakangan.
Menurut Ibnu Manfhur dalam Lisân al-'Arab, kata al-mâl (harta kekayaan) secara bahasa adalah segala sesuatu yang Anda miliki. Secara eksplisit, definisi ini mencakup barang, manfaat ataupun hak.
Dalam Hâsyiyah 'alâ Radd al-Mukhtâr, Ibnu Abidin berkata, "Yang dimaksud dengan al-mâl (harta kekayaan) adalah segala sesuatu yang disenangi oleh orang dan dapat disimpan sampai ketika diperlukan. Unsur harta kekayaan pada suatu benda ini dapat ditetapkan dengan adanya kepemilikan seluruh atau sebagian orang terhadapnya sebagai suatu harta kekayaan. Dan unsur berharga pada suatu benda terwujud dengan adanya nilai harta kekayaan padanya yaitu dengan adanya kebolehan untuk memanfaatkannya secara syarak."
Abdul Wahab al-Baghdadi, salah seorang tokoh ulama Malikiyah, berkata, "Al-Mâl adalah sesuatu yang dalam kebiasaan masyarakat berfungsi sebagai harta kekayaan dan dibolehkan mengambil ganti rugi darinya."
Qhadli Ibnu Arabi, salah seorang ulama Malikiyah, berpendapat, "Harta kekayaan adalah sesuatu yang disenangi oleh keserakahan manusia dan dapat dimanfaatkan, baik secara syarak maupun kebiasan."
Imam 'Izz bin Abdus Salam dalam kitabnya Qawâ'id al-Ahkâm menyatakan bahwa manfaat merupakan tujuan utama dari semua jenis kekayaan.
Dalam al-Muwâfaqât, Imam Syatibi menegaskan, "Kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan pemiliknya dapat bertindak keras terhadap orang lain yang mecoba merampasnya."
Imam Az-Zarkasyi, salah seorang ulama Mazhab Syafi'i, mendefinisikan kekayaan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan, maksudnya mempunyai potensi untuk dimanfaatkan.
Salah seorang ulama Syafi'iyah lainnya, al-Jalal al-Mahalli, dalam syarahnya terhadap kitab al-Minhâj karya Nawawi mengatakan, "Syarat kedua barang yang [boleh] dijual adalah mempunyai manfaat. Maka sesuatu yang tidak bermanfaat bukanlah harta kekayaan, sehingga tidak dapat ditukar."
Sedangkan Suyuthi dalam al-Asybâh wan-Nazhâir berkata, "Penutup: Definisi harta kekayaan dan sesuatu yang bernilai sebagai harta kekayaan. Adapun definisi harta kekayaan, maka Imam Syafi'i mengatakan, "Istilah harta kekayaan tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang berharga sehingga dapat dijual dan adanya kewajiban ganti rugi bagi perusaknya meskipun sedikit, juga sesuatu yang tidak diabaikan oleh masyarakat, seperti fulus (uang tembaga pengganti uang dinar dan dirham) dan lain sebagainya."
Syarafuddin al-Maqdisi, salah seorang ulama Hambali, berkata dalam al-Iqnâ', "Harta kekayaan adalah sesuatu yang mempunyai manfaat yang boleh diambil, bukan karena keperluan atau kondisi darurat."
Dalam kitab Syarh Muntahâ al-Irâdât, Al-Buhuti, seorang ulama Hambali, berkata, "Kekayaan adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan sepenuhnya –maksudnya dalam semua kondisi— atau sesuatu yang boleh dimiliki tanpa suatu keperluan."
Syaikh Ali al-Khafif dalam kitabnya al-Milkiyyah berkata, "Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa unsur harta tidak lain hanyalah sifat sesuatu berdasarkan pada kegiatan orang-orang yang memfungsikannya sebagai harta kekayaan dan sebagai alat untuk transaksi mereka. Hal ini hanya berlangsung dengan adanya kebutuhan orang-orang terhadap sesuatu tersebut, sehingga mereka pun menjadi suka dengannya dan ia bisa dikuasai, dimonopoli dan dilindungi dari orang lain. Kondisi ini tidak mengharuskan sesuatu itu berbentuk materi yang bisa disimpan sampai waktu diperlukan, namun cukup dengan adanya kemudahan untuk mendapatkannya ketika diperlukan, tanpa adanya kesulitan. Semua ini dapat terealisasi pada manfaat. Sehingga jika hal ini terwujud pada sesuatu, maka ia dihitung sebagai harta kekayaan berdasarkan kebiasaan dan transaksi orang-orang."
Dengan demikian, karena hasil karya dan merek dagang merupakan sesuatu yang dipastikan mempunyai manfaat, di mana ia dapat dimiliki secara pribadi, mempunyai nilai, beredar dalam masyarakat, menjadi obyek transaksi antar masyarakat dan adanya hak untuk menuntut melalui jalur hukum yang berkaitan dengannya tanpa adanya dalil syar'i yang menentangnya, maka semua ini menjadikan hasil karya, merek dagang dan sejenisnya mempunyai status harta kekayaan pribadi bagi pemiliknya. Sehingga dia dapat menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa izin darinya.
Syariat Islam memerintahkan agar bersikap amanah dalam menyandarkan suatu perkataan atau perbuatan kepada para pelakunya. Sehingga Islam mengharamkan seseorang mengklaim suatu perkataan, usaha dan karya orang lain sebagai miliknya atau sebagai milik orang lain yang bukan pemilik aslinya dengan maksud menghilangkan hak-hak pemiliknya. Islam menjadikan tindakan ini sebagai kebohongan yang pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Di sisi lain, Islam juga menghormati hak penguasaan lebih dahulu terhadap sesuatu, dan menjadikan orang yang menguasainya lebih awal lebih berhak dari orang lain. Diriwayatkan dari Asmar bin Mudharris r.a., ia berkata, "Saya mendatangi Rasulullah saw. dan berbaiat kepada beliau. Lalu beliau bersabda,
مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ
"Barang siapa menguasai sesuatu sebelum muslim yang lain, maka sesuatu tersebut menjadi miliknya." (HR. Abu Dawud dan lainnya dengan sanad hasan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam al-Ishâbah).
Di samping itu, usaha dan harta yang dikeluarkan para pemilik merek dagang untuk mendapatkannya, menjadikan pemalsuan orang lain terhadapnya sebagai suatu kezaliman, karena dia telah memakan harta orang lain dan menyia-nyiakan usahanya dengan cara yang tidak benar dan merugikan. Allah SWT berfirman;
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
"Hai orang-orang yang beriman janganah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara kamu." (An-Nisâ`: 29).
Allah juga berfirman;
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 188).
Mengomentari ayat ini, al-Qurthubi dalam tafsirnya berkata, "Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat Muhammad saw.. Dengan demikian, maksud ayat ini adalah janganlah seseorang di antara kalian memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Termasuk di dalamnya kegiatan perjudian, menipu, merampas, menolak kewajiban menunaikan hak orang, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak direlakan oleh pemiliknya, atau dibolehkan oleh pemiliknya tapi diharamkan oleh syariat, seperti upah perbuatan mesum dan perdukunan, juga biaya pembelian atau penjualan minuman keras, babi dan lain sebagainya."
Penggunaan merek dagang tertentu oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan tindakan pengelabuan bahwa orang itu telah mendapatkan hak untuk menggunakannya. Hal itu juga merupakan klaim dusta bahwa dia telah memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Diriwayatkan dari Asma` binti Abu Bakar r.a. bahwa Nabi saw. Bersabda,
المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
"Orang yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu padahal ia tidak memilikinya bagaikan orang yang memakai dua pakaian dusta." (Muttafaq alaih).
Tindakan itu juga merupakan penipuan terhadap masyarakat. Rasulullah saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
"Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim).
Dengan demikian, hak cipta, merek dagang dan sejenisnya merupakan kepunyaan para pemiliknya, sehingga berlaku padanya semua hak yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi seseorang terhadap sesuatu. Seperti hak menggunakannya dengan cara apapun yang dibolehkan, hak meminta imbalan harta terhadapnya jika tidak ada unsur penipuan dan pemalsuan, hak melarang orang lain menggunakannya tanpa seizinnya, hak melarang orang lain melakukan tindakan yang dapat merusak barang itu atau merusak manfaatnya, juga hak melarang orang lain memalsukannya dan memilikinya dengan cara-cara tidak benar.
Hal inilah yang menjadi keputusan berbagai lembaga-lembaga fikih Islam, seperti Lembaga Fikih Islam yang berada di bawah naungan Organisasi Konfensi Islam (OKI). Dalam keputusannya yang bernomor 43 (5/5) yang ditetapkan pada muktamar ke-5 di Kuwait tanggal 1-6 Jumadil Ula 1409, lembaga ini merumuskan hal-hal berikut:
1. Nama, alamat dan merek dagang, serta karya tulis, kreasi atau inovasi merupakan hak-hak khusus para pemiliknya. Dalam masyarakat modern, hak-hak seperti ini mempunyai nilai ekonomis yang diakui karena orang-orang manjadikannya sebagai harta kekayaan. Kepemilikian terhadap hak-hak tersebut dilindungi oleh syariat sehingga orang lain tidak boleh melanggarnya.
2. Para pemilik nama, alamat dan merek dagang tersebut boleh memperjualbelikan atau memindahkan kepemilikannya kepada orang lain dengan imbalan materi, dengan syarat tidak terdapat unsur ketidakpastian, penipuan dan pemalsuan di dalamnya. Hal itu mengingat benda-benda tersebut telah menjadi hak kekayaan materi.
3. Hak cipta karya tulis dan kreasi atau inovasi dilindungi oleh syariat. Para pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. Wallah a'lam.
Dengan demikian, pemalsuan terhadap hak kekayaan intelektual dan merek dagang dengan cara apapun yang membuat masyarakat mengira bahwa itu merupakan merek asli, merupakan tindakan yang diharamkan dalam syariat Islam. Tindakan tersebut termasuk perbuatan dusta, pemalsuan dan penipuan. Di samping itu, tindakan tersebut merugikan masyarakat dan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sehingga, diharamkan juga bagi seseorang untuk membuka toko yang memperdagangkan barang-barang bermerek palsu yang dapat menyebabkan para konsumen tertipu. Para pegawai dan pekerja yang ikut andil dalam pemalsuan dan penipuan terhadap masyarakat juga telah melakukan perbuatan haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah;
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Al-Mâidah: 2).
Masyarakat pun tidak boleh melakukan transaksi dengan para pemalsu merek tersebut dengan membeli produk-produk mereka. Karena setiap muslim diperintahkan untuk mengingkari semua kemungkaran dan berusaha merubahnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pembelian masyarakat terhadap produk mereka adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah ini, karena hal itu berarti membantu mereka dalam kezaliman dan perbuatan yang tidak dibenarkan. Diriwayatkan dari Anas r.a., bahwa Nabi saw. besabda;
انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: «تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ
"Tolonglah saudaramu baik ia berbuat zalim ataupun dizalimi." Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, saya akan menolongnya jika ia terzalimi. Tapi, jika ia yang berbuat zalim, bagaimana saya menolongnya?". Beliau menjawab; "Kamu menghalanginya dari perbuatan zalim itu, maka itulah cara menolongnya." (HR. Bukhari).
Adapun sangsi yang diberlakukan atas mereka, maka pada dasarnya ia masuk dalam masalah ganti rugi nilai kerugian yang ditimbulkan karena tindakan pemalsuan tersebut. Penentuan nilai kerugian ini diserahkan kepada keputusan hakim berdasarkan hasil perhitungan para pakar. Selain itu, pemerintah juga dapat memberlakukan ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) yang dapat membuat jera para pemalsu tersebut agar tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan pribadi dan kepentingan umum itu.
Wallahu subhânahu wa ta'âlâ a'lam.
حقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية الأصلية
الرقـم المسلسل : 426 تاريخ الإجابة : 27/01/2007
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1553 لسنة 2007م المتضمن
امتازت الشريعة الإسلامية السمحة بمبادئ والتزامات حياتية أوجدها الله سبحانه وتعالى لتيسير أمور البشر وتنظيم أحوالهم، ومعروف لدى الجميع مدى صرامة الإسلام بكل ما يتعلق بحفظ واحترام حقوق المسلم، وقد جاءت النصوص القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بتحريم جريمة السرقة وتجريم مرتكبها، وتضمنت عقوبات رادعة في حق السارق.
وبهذا الصدد لا يخفى أن سرقة الملكية الفردية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة أو الاحتيال عليها لا تقل خطورة عن السرقة بالأساليب والأنماط التي اعتدنا رؤيتها؛ فهي تضر بمصالح أصحابها، وتفوت عليهم فرصة النمو والتطور، فضلًا عن الأضرار التي تلحق بسمعتهم مِن جراء قيام سارقها بخداع المستهلك مع سابق نية.
• فما هو الحكم الشرعي في سرقة الملكية الفكرية والعلامات التجارية الأصلية المسجلة من أصحابها؟
• وما حكم فتح محلات تجارية والمتاجرة بها وخداع المواطنين والمستهلكين بأنها العلامة الأصلية؟
• وما حكم العمل في تلك المحلات بالنسبة للموظفين؟
وما هو الحكم الشرعي للذين يتعاملون مع سارقي العلامات التجارية؟
وما هي العقوبات التي ترون وجوب اتخاذها بحق سارقها؟
الـجـــواب : أمانة الفتوى
جاء الإسلام بحفظ المال، وجعل ذلك من المقاصد الكلية الخمسة التي قام الشرع الشريف عليها، -وهي حفظ النفس والعِرض والعقل والمال والدِّين-، وحقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية -والتي اصطُلِح على تسميتها بالحقوق الذهنية- هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا، سواء أقلنا إنَّها من قبيل الأموال كما هو مقتضى قول الجمهور في كون المنفعة مالًا متقومًا، أم قلنا إنَّها من قبيل المنافع التي تُعَدُّ أموالًا بورود العقد عليها مراعاةً للمصلحة العامة كما هو رأي المتقدمين من الحنفية، وحاصل قول جمهور الفقهاء في ضابط (المال) أنه: ما له قيمة بين الناس بسبب إمكان الانتفاع به ولَزِم مُتلِفَه الضمانُ، ووافقهم على ذلك متأخرو الحنفية
والمال في اللغة -كما قال ابن منظور في "لسان العرب": "كل ما ملَكتَه من جميع الأشياء" اهـ، وظاهر هذا أنه يشمل ما كان أعيانًا أو منافع أو حقوقًا
قال ابن عابدين من الحنفية في حاشيته "رد المحتار": "المراد بالمال ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم، والتقوُّم يثبت بها بإباحة الانتفاع به شرعًا" اهـ
وقال عبد الوهّاب البغدادي المالكي: "هو ما يُتَمَوَّل في العادة ويجوز أخذ العوض عنه" اهـ
وقال القاضي ابن العربيّ المالكي: "هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادةً وشرعًا للانتفاع به" اهـ
ويذكر الإمام العز بن عبد السلام في كتابه "قواعد الأحكام": "أن المنافع هي المقصود الأظهر من جميع الأموال
وقال الشاطبي في "الموافقات": "ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه" اهـ. وعرّف الزّركشي من الشّافعيّة المال بأنّه: "ما كان مُنْتَفَعًا به، أي مستعدًّا لأن يُنتَفَعَ به" اهـ
شُرُوطِ المَبِيعِ (النَّفعُ) فما لا نَفعَ فيه ليس بمالٍ، فلا يُقابَلُ به" اهـ
والمتموَّل: أما المال فقال الشافعي رضي الله عنه: "لا يقع اسم (مال) إلا على ما له قيمة يباع بها، وتَلزَم مُتلِفَه، وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحُه النّاسُ مثل الفَلس وما أشبه ذلك" اهـ
وما نقله عن الإمام الشافعي موجود في "الأم"، وعبارة المطبوع منه: "ولا يقع اسم (عِلق) إلا على شيء مما يُتَمَوَّل وإن قَلَّ، ولا يقع اسم (مال) ولا (عِلق) إلا على ما له قيمة يُتَبايَع بها ويكون إذا استهلكها مستهلِكٌ أدّى قيمتَها وإن قَلَّت، وما لا يَطَّرِحه الناس مِن أموالهم مثل الفَلس وما يشبه ذلك" اهـ
وقال شرف الدين المقدسي الحنبلي في "الإقناع": "هو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة" اهـ
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات": المال ما يباح نفعه مطلقًا، أي في كلّ الأحوال، أو يباح اقتناؤه بلا حاجةٍ
يقول الشيخ علي الخفيف في كتابه "الْمِلْكِيَّة 1/13 الهامش": "ومن الفقهاء مَن صرّح بأن (المالية) ليست إلا صفةً للأشياء، بناءً على تَمَوُّل الناس، واتخاذهم إيّاها مالًا ومحلًّا لتعاملهم، وذلك لا يكون إلا إذا دعتهم حاجتهم إلى ذلك، فمالت إليه طباعهم، وكان في الإمكان التسلط عليه، والاستئثار به، ومنعه من الناس، وليس يلزم لذلك أن يكون مادةً تُدَّخَر لوقت الحاجة، بل يكفي أن يكون الحصول عليها ميسورًا عند الحاجة إليها غير متعذر، وذلك متحقق في المنافع، فإذا ما تحقق ذلك فيها عُدَّت من الأموال، بناءً على عُرف الناس وتعاملهم" اهـ
ولَمّا كان الإنتاج الفكري والعلامة التجارية مما يُقطَع بمنفعته بحيث يحصل به الاختصاص الحاجز ويجري فيه التقويم والتداول عرفًا ويُتَّخَذُ محلًّا للتعامل والمعاوضة بين الناس بسبب ظهور آلات الطباعة ووسائل النشر وتطور العصر ويثبت فيه حق المطالبة القضائية في العُرف القانوني ولا معارض لذلك في الشرع فإن هذا يجعل لمثل هذه الحقوق حكم المالية في تملك أصحابها لها واختصاصهم بها اختصاصًا يحجز غيرهم عن الانتفاع بها بدون إذنهم
كما جاء الشرع بتحرِّي الأمانة في إسناد الأقوال والجهود ونسبتها إلى أصحابها؛ فحرَّم انتحال الشخص قولًا أو جهدًا أو إنتاجًا لغيره على أنه هو الذي قاله، أو إسناده إلى غير مَن صدر منه تضييعًا لحق قائله، وجعل هذا مِن الكذب الذي يستحق عليه صاحبه العقاب، ومِن جهة أخرى فقد احترم الإسلام حق الأسبقية وجعل للسابق ما ليس للمسبوق؛ فعن أَسمَرَ بنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْتُهُ، فَقَالَ: مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ» رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن -كما قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة
كما أن الجهود المضنية والأموال التي يبذلها أصحاب هذه العلامات التجارية في سبيل الحصول عليها تجعل مِن انتحال غيرهم لها ظلمًا لأصحابها بأكل أموالهم وتضييع جهدهم بالباطل وإلحاق الضرر بهم، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[البقرة: 188]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" عند هذه الآية: "الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا: القمارُ والخداعُ والغُصُوبُ وجحدُ الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حَرَّمَته الشريعةُ وإن طابت به نفسُ مالكه، كمَهر البَغِيِّ وحُلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك" اهـ
وفي انتحال هذه العلامات بغير حق إيهامٌ بحصول المنتحِل على العلامة التجارية الأصلية وتشبُّعٌ بما لم يُعطَ زورًا وكذبًا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» متفق عليه من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، إضافةً إلى ما في ذلك مِن التدليس على الناس وغشهم وخداعهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
وعلى ذلك: فهذه الحقوق ملك لأصحابها، يجري فيها ما يجري في الملك الذي هو حق خالص يختص به صاحبه: مِن جواز انتفاعه بها على أي وجه مِن الوجوه المشروعة، ومِن جواز معاوضتها بالمال إذا انتفى التدليس والغرر، ومِن تحريم الانتفاع بها بغير إذن أصحابها، ومِن حرمة الاعتداء عليها بإتلافها أو إتلاف منفعتها أو تزويرها أو انتحالها زورًا وكذبًا، وبذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية الإسلامية؛ فجاء في القرار رقم 43 (5/ 5) لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ ما يأتي
"أولًا: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يُعتَدُّ بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها
ثانيًا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقًّا ماليًّا
ثالثًا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونةٌ شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم" اهـ
وبناءً على ذلك: فإن انتحال الحقوق الفكرية والعلامات التجارية المسجلة من أصحابها بطريقة يُفهِم بها المُنتَحِلُ الناسَ أنها هي العلامة الأصلية هو أمر محرم شرعًا، يدخل في باب الكذب والغش والتدليس، وفيه تضييع لحقوق الناس وأكل لأموالهم بالباطل
ولا يجوز شرعًا أن يقوم أحد بفتح محلات تجارية ليخدع المشترين ويتاجر بهذه العلامات التي انتحلها زورًا وكذبًا على أنها العلامة الأصلية
كما أن كل عامل أو موظف يساهم بعمله في هذا التزوير والتدليس والغش للناس فعمله حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[المائدة:2]
ولا يجوز أن يتعامل الناس مع هؤلاء المنتحلين للعلامات التجارية بشراء هذه السلع منهم؛ لأن المسلم مأمور بإنكار المنكر وتغييره حسب استطاعته وسلطته، وشراؤه لهذه السلع مِن هؤلاء يتنافى مع ذلك؛ لأن فيه إعانةً لهم على باطلهم وظلمهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: تَحْجُزُهُ -أَوْ تَمْنَعُهُ- مِنَ الظُّلْمِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ» رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه
أما العقوبات التي تُتَّخَذُ بشأن هؤلاء فالأصل أنها مِن باب ضمان المُتلَفات وتقدير الضرر الواقع على أصحاب العلامات الأصلية، وهذا الضرر يحكم به القاضي تبعًا لتقدير الخبراء في كل واقعة بحسبها، إضافة إلى ما يمكن أن يراه ولي الأمر في ذلك مِن عقوبة تعزيرية رادعة للسُّرّاق عن الوقوع في مثل هذه الممارسات الجالبة للضرر الخاص والعام. والله سبحانه وتعالى أعلم
Sumber : Situs Lembaga Fawa Mesir / دار الإفتاء المصرية
http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=426
0 komentar:
Posting Komentar